Prabowo Ingatkan Pemerintah Daerah Jaga Situs Warisan Sejarah Bangsa

Bogor, Jawa Barat (KABARIN) - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pemerintah daerah agar tidak abai terhadap jejak sejarah Indonesia dan tetap melindungi situs-situs bersejarah yang menjadi saksi perjalanan bangsa.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Jawa Barat, Senin.

Ia menilai masih ada daerah yang kurang peduli terhadap peninggalan sejarah, bahkan sampai membiarkan situs penting dibongkar atau beralih fungsi.

"Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita, situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan," ujar Prabowo.

Menurutnya, sejarah panjang Indonesia yang penuh perjuangan, mulai dari masa penjajahan hingga merebut kemerdekaan, seharusnya menjadi pelajaran penting bagi para pemimpin daerah dalam menjalankan pemerintahan hari ini.

Prabowo mencontohkan sejumlah peninggalan bersejarah yang kini keberadaannya dipertanyakan atau bahkan hilang karena pembangunan yang tidak terkendali.

"Saya mau tanya, di mana Stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada. Di mana situs-situs Majapahit. Saya dengar ada beberapa yang sudah jadi pabrik saudara-saudara," katanya.

Ia menegaskan bahwa posisi Indonesia saat ini tidak lepas dari perjuangan panjang para pendahulu. Karena itu, menjaga situs sejarah bukan sekadar soal bangunan lama, tetapi bentuk penghormatan terhadap perjalanan bangsa.

"Jadi saudara-saudara dengan masalah itu, saya ingin juga mengatakan bahwa kita sampai di sini hari ini, melalui perjuangan yang lama dan melalui kepemimpinan presiden-presiden dan pemerintahan-pemerintahan yang terlebih dahulu," ucap Prabowo.

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 sendiri dihadiri ribuan peserta dari berbagai unsur, mulai dari kementerian dan lembaga, kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, hingga unsur forkopimda.

Forum ini menjadi ajang penyamaan langkah antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan nasional tetap berjalan selaras, tanpa mengorbankan nilai sejarah dan identitas bangsa.